Mata Kuliah Ekologi Pemerintahan
1. Pengertian Ekologi Pemerintahan dan 3 kategori lingkungan menurut Fuad Amsyari
Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga lembaga tinggi negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya.
Menurut Fuad Amsyari lingkungan dapat dibedakan dalam tiga kategori :
Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga lembaga tinggi negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya.
Menurut Fuad Amsyari lingkungan dapat dibedakan dalam tiga kategori :
1. Lingkungan Fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk “benda mati”, seperti : rumah, kendaraan, gunung, air, sinar matahari.
2. Lingkungan Biologis (biological environment), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusia itu sendiri. Seperti binatang dan tumbuh – tumbuhan.
3. Lingkungan Sosial (social environment), yaitu manusia – manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman dan orang lain di sekitar kita yang belum kita kenal.
2. Ekosistem dalam lingkungan pemerintahan
Dalam Ekologi Pemerintahan, ada dua macam Ekosistem yaitu :
a) Ekosistem/lingkungan Fisik
Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada disuatu wilayah Negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan Fisik dapat digolongkan kedalam 3 kelompok yaitu : kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam.
b) Ekosistem/lingkungan sosial atau geografis
Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Lingkungan sosial pemerintahan ialah semua aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial, sebagai homo politicon, homo economic dan homo sapiens di dalam kehidupan bernegara.
Dalam Ekologi Pemerintahan, ada dua macam Ekosistem yaitu :
a) Ekosistem/lingkungan Fisik
Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada disuatu wilayah Negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan Fisik dapat digolongkan kedalam 3 kelompok yaitu : kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam.
b) Ekosistem/lingkungan sosial atau geografis
Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Lingkungan sosial pemerintahan ialah semua aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial, sebagai homo politicon, homo economic dan homo sapiens di dalam kehidupan bernegara.
3. Perbedaan Government dan Governance menurut Leach and Percis Smith
Governance
a. Konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi.
b. Menunjukkan inklusivitas.
c. Adalah „kita‟.
d. Meleburkan perbedaan antara „pemerintah‟ dan „yang diperintah‟.
e. „Kita semua‟ adalah bagian dari proses governance. Government
f. Dilihat sebagai „mereka‟.
g. Politisi dan aparatur pemerintah mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari „kita‟ adalah penerima yang pasif.
Governance
a. Konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi.
b. Menunjukkan inklusivitas.
c. Adalah „kita‟.
d. Meleburkan perbedaan antara „pemerintah‟ dan „yang diperintah‟.
e. „Kita semua‟ adalah bagian dari proses governance. Government
f. Dilihat sebagai „mereka‟.
g. Politisi dan aparatur pemerintah mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari „kita‟ adalah penerima yang pasif.
4. Karakteristik Good Governance UNDP
1. Participation (Partisipasi)
Mengajak semua penduduk untuk menggunakan haknya untuk mengekspresikan opini mereka dalam proses pembuatan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum, baik secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan inspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of Law (Kerangka Hukum)
Melakukan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali dengan menjunjung hak asasi manusia dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
3. Transparency (Transparansi)
Transparansi dibangun di atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, transparansi membangun kepercayaan antara pemerintah an masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat.
1. Participation (Partisipasi)
Mengajak semua penduduk untuk menggunakan haknya untuk mengekspresikan opini mereka dalam proses pembuatan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum, baik secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan inspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of Law (Kerangka Hukum)
Melakukan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali dengan menjunjung hak asasi manusia dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
3. Transparency (Transparansi)
Transparansi dibangun di atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, transparansi membangun kepercayaan antara pemerintah an masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat.
4. Equality (Kesetaraan)
Menyediakan kesempatan yang sama untuk semua anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan.
5. Responsiveness (Daya Tanggap)
Meningkatkan sensitivitas administrasi pemerintah untuk menangkap dan menanggapi aspirasi masyarakat.
6. Strategic Vision (Wawasan ke Depan)
Membangun wilayah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dengan partisipasi penduduk dalam semua proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
7. Accountability (Akuntabilitas)
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
8. Supervision (Pengawasan)
Peningkatan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
9. Efficiency and Effectiveness (Efektif dan Efisien)
Menjamin adanya pelayanan publik yang memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Professionalism (Profesionalisme)
Meningkatkan kapasitas dan moral pihak administrasi pemerintah sehingga mereka dapapt menyediakan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan terjangkau.
11. Consensus Orientation (Berorientasi pada Konsensus)
Segala keputusan yang diambil berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Menyediakan kesempatan yang sama untuk semua anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan.
5. Responsiveness (Daya Tanggap)
Meningkatkan sensitivitas administrasi pemerintah untuk menangkap dan menanggapi aspirasi masyarakat.
6. Strategic Vision (Wawasan ke Depan)
Membangun wilayah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dengan partisipasi penduduk dalam semua proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
7. Accountability (Akuntabilitas)
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
8. Supervision (Pengawasan)
Peningkatan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
9. Efficiency and Effectiveness (Efektif dan Efisien)
Menjamin adanya pelayanan publik yang memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Professionalism (Profesionalisme)
Meningkatkan kapasitas dan moral pihak administrasi pemerintah sehingga mereka dapapt menyediakan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan terjangkau.
11. Consensus Orientation (Berorientasi pada Konsensus)
Segala keputusan yang diambil berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
5. Pengaruh Positif dan Negatif Luasnya Wilayah suatu negara
Positif (+)
Negara besar atau yang wilayahnya luas, lebih berkeinginan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Negara besar lebih mudah mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari luar. Negara besar lebih berkeinginan berswasembada atau kebutuhannya baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Negara besar, apalagi dengan penduduk yang besar, lebih mudah menggerakkan penduduknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan.
Positif (+)
Negara besar atau yang wilayahnya luas, lebih berkeinginan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Negara besar lebih mudah mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari luar. Negara besar lebih berkeinginan berswasembada atau kebutuhannya baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Negara besar, apalagi dengan penduduk yang besar, lebih mudah menggerakkan penduduknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan.
Negatif (-)
Lebih mudah mengalami pertentangan internal yang sering memakan korban jiwa dan materi.
Lebih mudah tumbuh perpecahan yang bersifat memisah, apalagi bila terdapat perbedaan-perbedaan rasial, bahasa, agama, terutama disekitar perbatasan.
Karena luasnya wilayah, dapat terjadi kepentingan antargolongan yang sangat berbeda. Memerlukan kekuasaan yang lebih besar.
6. Pengaruh Positif dan Negatif Luasnya Wilayah negara kecil
Positif (+)
Sebaliknya, sebagai keuntungan dari akibat kecilnya wilayah negara, dia mudah membina kesatuan internal, walaupun kemungkinan terdapat berbagai ras di dalam negara tetapi mudah diserasikan.
Hubungan perbedaan bahasa, agama, dan lain-lain tidak mudah bergerak kepada konflik yang mengarah kepada sifat-sifat disintegrasi.
Biaya yang diperlukan untuk memelihara ketertiban, keamanan dan pertahanan relatif tidak besar.
Positif (+)
Sebaliknya, sebagai keuntungan dari akibat kecilnya wilayah negara, dia mudah membina kesatuan internal, walaupun kemungkinan terdapat berbagai ras di dalam negara tetapi mudah diserasikan.
Hubungan perbedaan bahasa, agama, dan lain-lain tidak mudah bergerak kepada konflik yang mengarah kepada sifat-sifat disintegrasi.
Biaya yang diperlukan untuk memelihara ketertiban, keamanan dan pertahanan relatif tidak besar.
Negatif (-)
Kurang mampu sendiri mengatasi gangguan dari luar, untuk itu dia harus melakukan pendekatan dengan negara-negara lain.
Kurang mampu menggerakkan produksi dan perdagangan di dalam negeri sendiri, untuk itu dia harus mengimbanginya dengan perdagangan luar negeri yang didukung pendekatan-pendekatan yang lebih baik.
7. Lingkungan Sosial Ekologi Pemerintahan.
1) Ideologi
Adalah pola dasar tentang cita-cita yang sifatnya praktis untuk mencapai tujuan suatu kelompok orang dalam kehidupan bernegara meliputi sospolek dll. Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial pemerintahan. Ideologi dalam suatu Negara tentu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan pemerintahan suatu Negara. Sebagai contoh sistem pemerintahan di Indonesia yang mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan didalamnya. Dengan Pancasila yang menjadi ideologi yang dianut dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku pun bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar Negara.
1) Ideologi
Adalah pola dasar tentang cita-cita yang sifatnya praktis untuk mencapai tujuan suatu kelompok orang dalam kehidupan bernegara meliputi sospolek dll. Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial pemerintahan. Ideologi dalam suatu Negara tentu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan pemerintahan suatu Negara. Sebagai contoh sistem pemerintahan di Indonesia yang mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan didalamnya. Dengan Pancasila yang menjadi ideologi yang dianut dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku pun bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar Negara.
2) Politik
Pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, sehingga perbedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula dalam hal ini, dapat dipastikan bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu Negara tentu sangat mempengaruh aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya. Kita lihat saja sistem perpolitikan di Indonesia yang menganut sistem kepartaian dengan multipartai. Kehadiran partai – partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan kemudian selalu lahir dari pertarungan pertentangan kepentingan antar parpol yang ada. Sehingga parpol yang kemudian “menang” dalam pertarungan tersebut dapat mengambil pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran kebijakan dan mendapat kesempatan yang sebesar - besarnya untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang memboncenginya.
Pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, sehingga perbedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula dalam hal ini, dapat dipastikan bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu Negara tentu sangat mempengaruh aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya. Kita lihat saja sistem perpolitikan di Indonesia yang menganut sistem kepartaian dengan multipartai. Kehadiran partai – partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan kemudian selalu lahir dari pertarungan pertentangan kepentingan antar parpol yang ada. Sehingga parpol yang kemudian “menang” dalam pertarungan tersebut dapat mengambil pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran kebijakan dan mendapat kesempatan yang sebesar - besarnya untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang memboncenginya.
3) Ekonomi
Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan, merupakan dua ujung tali yang saling tarik menarik antarbagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kadangkala pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu Negara menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Padahal hal yang mungkin tidak diingat bahwa betapapun kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonominya, tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologinya rusak akibat eksploitasi besar – besaran dilakukan. Misalnya saja di Indonesia, akibat sistem pemerintahan yang otonom pada tiap daerah menyebabkan lahirnya bermacam – macam masalah terkait ekologi yang apabila dianalisis lebih dalam masalah tersebut ternyata berangkat dari ekonomi. Bagaimana PAD tiap daerah kemudian dijadikan “ajang persaingan” bagi daerah – daerah, sehingga tak ayal pengerukan kekayaan daerah dilakukan sebagaimana mungkin asalkan PAD-nya tinggi.
Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan, merupakan dua ujung tali yang saling tarik menarik antarbagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kadangkala pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu Negara menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Padahal hal yang mungkin tidak diingat bahwa betapapun kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonominya, tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologinya rusak akibat eksploitasi besar – besaran dilakukan. Misalnya saja di Indonesia, akibat sistem pemerintahan yang otonom pada tiap daerah menyebabkan lahirnya bermacam – macam masalah terkait ekologi yang apabila dianalisis lebih dalam masalah tersebut ternyata berangkat dari ekonomi. Bagaimana PAD tiap daerah kemudian dijadikan “ajang persaingan” bagi daerah – daerah, sehingga tak ayal pengerukan kekayaan daerah dilakukan sebagaimana mungkin asalkan PAD-nya tinggi.
4) Sosial Budaya
Sosial budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan yang paling besar memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya suatu Negara kemudian akan sangat nampak dari corak pemerintahannya. Misalnya saja di Indonesia, dengan sosial budaya yang multikulural akibat dari kondisi geografis yang terpisah – pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk Negaranya, yakni Negara kesatuan. Kemudian dengan masyarakat yang plural mengenai agama, semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi sikap toleransi yang kemudian memunculkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
Lebih jauh lagi pengaruh kemajemukan budaya tersebut dalam kehidupan pemerintahan kita, yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom, dengan harapan masing - masing daerah dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Dengan penerapan asas desentralisasi tersebut, diharapkan seluruh daerah memiliki daya saing tinggi yang sifatnya sehat untuk terus menggali potensinya agar lebih maju, namun tetap dalam kerangka NKRI.
5) Pertahanan dan Keamanan
Bidang hankam merupakan bidang yang tak bisa dinafikan bahwa memiliki pengaruh yang cukup besar bagi iklim pemerintahan kita. Salah satu syarat suatu Negara dapat dikatakan Negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Apabila kita tarik konsep ideal tersebut pada kondisi Indonesia kekinian, maka dapat kita lihat kesenjangan – kesenjangan bidang hankam Indonesia. Dengan kondisi ekologis yang terpisah pulau antar pulau oleh perairan, maka seharusnya kebijakan pemerintahan terkait hankam tersebut lebih mendapat perhatian lagi. Sementara pada saat ini, masalah klaim mengklaim wilayah masih saja terjadi sebagai cerminan masih sangat kurangnya perhatian pemerintah terkait masalah tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar